Komisi IV Tinjau Sarana Prasarana PSDKP Balikpapan

18-12-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono di sela-sela memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IV DPR RI dengan jajaran PSDKP di Balikpapan, Kaltim, Sabtu (18/12/2021). Foto: Agung/Man

 

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (kunker) masa reses kali ini mengunjungi Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim kunker melihat secara langsung infrastruktur sarana dan prasarana Satwas serta menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait. 

 

"Jadi kami mendengarkan penjelasan dan berdialog langsung terkait kinerja Satwas PSDKP Balikpapan dalam upaya penanggulangan dan penindakan IUU Fishing," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono di sela-sela memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IV DPR RI dengan jajaran PSDKP di Balikpapan, Kaltim, Sabtu (18/12/2021). 

 

Kunker Komisi IV kali ini turut menyerap aspirasi dari stakeholder dalam rangka penguatan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kaltim. Salah satu isu yang masih menjadi masalah ialah aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Kaltim yang masih terjadi. 

 

Padahal kata politisi Partai Gerindra itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik terlarang tersebut. "Pencurian ikan yang bersifat lintas batas tidak semata-mata menjadi persoalan negara Indonesia saja, tetapi menjadi persoalan bersama antarnegara," tegasnya. 

 

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Kaltim itu memaparkan illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan tak berizin ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global. 

 

Sehingga Budi berpesan agar pegawai PSDKP dapat menjadi pengayom dan pelindung kepentingan nelayan Indonesia agar tercipta suasana yang kondusif. "Pengawasan SDKP diharapkan tetap konsisten dalam menindak tegas bentuk pelanggaran kapal yang melakukan IUU Fishing selama ini," pungkasnya. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...